DPRD Sulbar Rapat Paripurna Penyerahan LHP BPK RI Atas LKPD Pemprov Sulbar Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah 2024

MAMUJU – DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat paripurna istimewa penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Sulbar Tahun 2023 dan ikhtisar pemeriksaan daerah, Senin 3 Juni 2024.

Rapat paripurna berlangsung di kantor sementara DPRD Sulbar, dipimpin langsung Ketua DPRD Sulbar Dr.Hj.St.Suraidah Suhardi didampingi Wakil Ketua II DPRD Sulbar Abdul Halim.

Rapat paripurna istimewa dihadiri langsung Penjabat Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin*dan Kepala APP AKN VI BPK RI, *Dwi Sabardiana.

Turut hadir jajaran Anggota DPRD Sulbar, jajaran OPD Pemprov Sulbar, Forkopimda, dan pimpinan instasi vertikal.

Baca Juga  Bahas Pembangunan Desa, Ketua DPRD Sulbar Terima Kunjungan Apdesi

Dalam rapat paripurna tersebut, Kepala APP AKN VI BPK RI, Dwi Sabardiana, menyerahkan LHP LKPD Pemprov Sulbar Tahun 2023 kepada Ketua DPRD Sulbar Dr Hj Sitti Suraidah Suhardi dan Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin.

Pemprov Sulbar kembali meraih opini Wajah Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas LHP LKPD Tahun 2023. Opini WTP tersebut diraih Pemprov Sulbar untuk ke-10 secara beruntun.

“Selamat, selamat sudah mendapatkan WTP, namun yang harus diingat WTP bukanlah tujuan tetapi bagaimana untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Dwi Sabardiana.

Baca Juga  Anggota DPRD Sulbar Dalif Arsyad Kembali Gelar Sosperda di Timbo-timbo dan Batutaku

Ketua DPRD Sulbar Dr.Hj.St. Suraidah Suhardi bangga dan bersyukur atas pencapaian saat ini. Meskipun demikian, pencapaian itu perlu terus memperhatikan asas manfaat kepada masyarakat.

“Opini WTP tentu bukanlah tujuan akhir dari pengelolaan keuangan di daerah sebab harapan kita adalah APBD yang dikelola mestinya makin dirasakan hasilnya oleh segenap rakyat Sulawesi Barat Dalam hal ini Kesejahteraan Rakyat makin meningkat,” ucap Suraidah.

Menurutnya, Opini WTP berarti adanya perbaikan terus-menerus di bidang pengelolaan keuangan daerah secara konsisten sehingga seluruh jajaran pemerintah mesti tetap bekerja keras untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat.

Baca Juga  Akmal Geram Pengelolaan BBIP Poniang, Belanja Miliaran Hasilkan Rp30 Juta per Tahun

“Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel adalah upaya sekaligus sebagai pertanggungjawaban moral pada rakyat,” kata Suraidah.

Selain itu, Opini WTP ke-10 kali tentu tak terlepas dari komitmen bersama menjaga Sinergi dan kolaborasi yang baik antara legislatif dan eksekutif selama ini. Terkait catatan BPK terhadap LKPD Sulbar menjadi pegangan DPRD Sulbar dalam menjalankan fungsi pengawasan kedepan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *