DAERAH  

Pemkesra Sulbar Sambut Baik Hasil Reviu LHP Tahun Anggaran 2025 oleh Inspektorat

Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan hasil reviu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun Anggaran 2025

MAMUJU,KARABAO.ID– Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan hasil reviu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun Anggaran 2025 dalam kegiatan yang berlangsung pada hari ini.

Agenda tersebut bertujuan untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah guna memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Apalagi, ini menindaklanjuti arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga.

Baca Juga  Batik Air Resmi Beroperasi Layani Rute Mamuju-Makassar Pulang Pergi

Plt. Karo Pemkesra Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Murdanil, turut hadir dan mengikuti kegiatan tersebut dari ruang kerjanya pada Rabu (12/11/2025).

Dalam keterangannya, Plt. Karo Pemkesra Murdanil menyampaikan apresiasi atas kerja Inspektorat yang terus berupaya memperkuat sistem pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Baca Juga  KITA Palestina Bersama WIZ Awali 2024 dengan Distribusikan Makanan ke Perbatasan Palestina

“Kami menyambut baik hasil reviu yang disampaikan oleh Inspektorat. Ini menjadi bahan evaluasi penting bagi kami untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan, khususnya dalam pelaksanaan program di bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat,” ujar Murdanil.

Lebih lanjut, Murdanil menegaskan komitmen jajarannya untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan dalam hasil reviu tersebut. Ia berharap sinergi antara Biro Pemkesra dan Inspektorat dapat semakin memperkuat kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah daerah di masa mendatang.

Baca Juga  Unesa Surabaya Buka Peluang Kerjasama dengan Pemprov Sulbar

Kegiatan penyampaian hasil reviu ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan peningkatan kinerja pelayanan publikk.(rls)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *