MAJENE, KARABAO.ID – DPRD Kabupaten Majene menggelar pembahasan terkait Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD sebagai bagian dari upaya menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan program pembangunan daerah. Dalam pembahasan tersebut, usulan bantuan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian serius, (11/6/2026)
Pokok Pikiran DPRD merupakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses dan berbagai forum komunikasi antara anggota DPRD dengan konstituen. Aspirasi tersebut kemudian dirumuskan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan program dan kegiatan pemerintah daerah agar pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Pada pembahasan kali ini, sejumlah anggota DPRD menekankan pentingnya penguatan sektor UMKM sebagai salah satu penggerak utama perekonomian daerah. Bantuan yang diusulkan tidak hanya berorientasi pada pemberian sarana dan prasarana usaha, tetapi juga mencakup peningkatan kapasitas pelaku usaha melalui pelatihan, pendampingan, kemudahan akses permodalan, serta perluasan pemasaran produk lokal.
Ketua DPRD Kabupaten Majene menegaskan bahwa penguatan UMKM merupakan investasi jangka panjang dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
“Pokok pikiran DPRD merupakan amanah dari aspirasi masyarakat. Karena itu, setiap usulan yang disampaikan harus dikaji secara objektif dan disesuaikan dengan prioritas pembangunan serta kemampuan keuangan daerah agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat,” ujarnya.
Melalui pembahasan Pokir tersebut, DPRD Kabupaten Majene berharap program bantuan UMKM yang nantinya direalisasikan benar-benar tepat sasaran, mampu meningkatkan daya saing pelaku usaha lokal, serta memperkuat perekonomian masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Majene.
Sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Majene juga diharapkan terus terjalin sehingga setiap aspirasi masyarakat dapat diwujudkan dalam program pembangunan yang efektif, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
