Dugaan Pungli di Lingkungan Pendidikan Majene, PPPK Paruh Waktu dan Operator Sekolah Diduga Dibebani Pungutan

MAJENE, KARABAO.ID – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang menyeret oknum Kepala UPTD Banggae Timur pada Dinas Pendidikan Kabupaten Majene, berinisial NL, menjadi sorotan. Dugaan pungutan tersebut disebut-sebut menyasar tenaga guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu dan operator administrasi sekolah.

Berdasarkan informasi yang dihimpun redaksi, pungutan tersebut diduga dibebankan kepada masing-masing tenaga PPPK paruh waktu dan operator sekolah dengan nominal ribuan rupiah per orang.

Jika dugaan tersebut benar, praktik ini tentu sangat disayangkan. Pasalnya, para guru PPPK paruh waktu dan tenaga operator administrasi sekolah selama ini bekerja dengan penghasilan yang relatif terbatas. Bahkan, berdasarkan informasi yang diterima, sejumlah tenaga PPPK paruh waktu disebut belum menerima gaji sejak Januari 2026 hingga saat ini.

Baca Juga  Diduga Bolos Belajar, Sejumlah Siswa SMA Nongkrong Sambil Merokok di Warkop

Kondisi tersebut memunculkan keprihatinan. Di tengah perjuangan para tenaga pendidik dan operator sekolah menjalankan tugas pelayanan pendidikan, justru muncul dugaan adanya pungutan yang berpotensi semakin membebani mereka.

Atas persoalan ini, Pemerintah Kabupaten Majene diminta tidak tinggal diam. Bupati dan Wakil Bupati Majene, Sekretaris Daerah, serta Kepala Dinas Pendidikan diharapkan segera mengambil langkah konkret untuk menelusuri dan mengusut kebenaran informasi tersebut.

Pengawasan internal perlu dilakukan secara serius agar tidak muncul praktik-praktik yang berpotensi mencederai integritas birokrasi, khususnya di lingkungan pendidikan.

Apabila terbukti terjadi pungutan tanpa dasar hukum yang jelas, pemerintah daerah diminta memberikan tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca Juga  Penampilan Haddad Alwi di Majene Batal, Panitia Pastikan Refund Penuh dan Acara Tetap Berlanjut

Dugaan ini juga menjadi ujian bagi komitmen pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola pendidikan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik pungutan liar.

Jangan sampai predikat Majene sebagai daerah yang menjunjung tinggi dunia pendidikan justru tercoreng akibat perilaku oknum yang diduga menyalahgunakan kewenangan.

Dikonfirmasi secara terpisah oleh redaksi Karabao.id terkait dugaan pungutan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majene mengaku telah menerima informasi mengenai persoalan itu dari salah seorang pihak.
Namun, hingga saat ini, informasi tersebut belum ditindaklanjuti karena adanya sejumlah kesibukan pekerjaan.

“Saya sudah dengar kabar tersebut, hanya saja kesibukan kami banyak. Tapi dalam waktu dekat ini kami akan memanggil oknum tersebut untuk dimintai kebenarannya,” ungkap Kepala Dinas Pendidikan Majene.

Baca Juga  Miris, Sepasang Lansia di Pamboang Hidup di Rumah Hampir Roboh Luput dari Bantuan

Pernyataan tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi respons, tetapi benar-benar ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan penelusuran secara objektif.

Sementara itu, upaya konfirmasi kepada NL selaku pihak yang disebut dalam dugaan tersebut belum membuahkan hasil. Saat redaksi berupaya mendatangi kantor yang bersangkutan, NL tidak berada di tempat.

Redaksi Karabao.id juga telah mencoba menghubungi nomor telepon yang bersangkutan untuk meminta klarifikasi, namun nomor tersebut dalam keadaan tidak aktif.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih terus berupaya menghubungi NL guna memperoleh penjelasan dan memastikan duduk perkara sebenarnya.

Karabao.id membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini demi menjaga keberimbangan informasi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *