MAJENE, KARABAO.ID – Polemik terkait dugaan pencatutan nama aparat penegak hukum (APH) oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kabupaten Majene akhirnya mendapat penjelasan setelah pihak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) NCW melakukan pertemuan langsung dengan Kadispora untuk mengklarifikasi isi rekaman yang sebelumnya menjadi perhatian publik.
Dalam pertemuan tersebut, Kadispora memberikan penjelasan mengenai konteks pernyataannya yang menyinggung aparat penegak hukum (APH), khususnya terkait domain kegiatan pengamanan oleh APH dalam pengawasan program revitalisasi pendidikan.
Menurut penjelasan yang diterima pihak NCW, pernyataan tersebut bukan dimaksudkan sebagai bentuk pemberian jatah ataupun alokasi dana untuk kepentingan pribadi aparat penegak hukum, melainkan berkaitan dengan konteks pengamanan dan pengawasan kegiatan revitalisasi pendidikan.
Ketua Bidang Investigasi LSM NCW, Muh. Falar, mengatakan pihaknya telah mendengarkan secara langsung penjelasan Kadispora. Setelah memperoleh klarifikasi tersebut, NCW menilai perlu menyampaikan penjelasan kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman akibat penafsiran rekaman secara sepihak.
“Kami sudah bertemu langsung dengan Pak Kadispora. Beliau sudah menyampaikan kepada kami perihal isi rekaman tersebut. Memang ada kesalahpahaman kalau kita mendengarkan secara sepihak,” ujar Muh. Falar.
Ia menegaskan, pihaknya menerima penjelasan yang disampaikan Kadispora dan bersedia melakukan klarifikasi kepada publik sebagai bentuk tanggung jawab dalam menyampaikan informasi yang berimbang.
Dalam pertemuan itu, Kadispora juga mengajak LSM NCW untuk tetap membangun sinergi dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program revitalisasi pendidikan di Kabupaten Majene.
Ajakan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi antara pemerintah daerah dan elemen masyarakat sipil, khususnya dalam memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan serta tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan.
Meski demikian, NCW menegaskan bahwa klarifikasi terhadap isi rekaman tidak berarti mengurangi komitmen lembaga tersebut dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.
Sebaliknya, NCW tetap mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif mengawasi pelaksanaan proyek revitalisasi pendidikan di Kabupaten Majene.
Muh. Falar menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam memberikan informasi apabila menemukan indikasi penyimpangan, baik terkait pelaksanaan pekerjaan, penggunaan anggaran, maupun proses pengadaan dan pengerjaan proyek di lapangan.
Menurutnya, pengawasan publik diperlukan agar program revitalisasi pendidikan benar-benar memberikan manfaat bagi dunia pendidikan, khususnya dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah.
“Kami mengajak masyarakat untuk tetap melakukan pengawasan secara ketat. Jangan sungkan memberikan informasi kepada kami apabila menemukan indikasi pelanggaran dalam pelaksanaan proyek revitalisasi pendidikan di Kabupaten Majene,” tegasnya.
NCW berharap seluruh pihak, baik pemerintah daerah, pelaksana kegiatan, aparat pengawasan maupun masyarakat, dapat menjalankan peran masing-masing secara profesional dan transparan.
Dengan demikian, polemik yang berkembang tidak mengaburkan tujuan utama pengawasan, yakni memastikan program revitalisasi pendidikan berjalan sesuai aturan, tepat sasaran, serta bebas dari praktik penyimpangan.
