MAJENE, KARABAO.ID – Kegiatan pembinaan guru yang dilaksanakan UPTD Pendidikan Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, menuai sorotan. Pasalnya, kegiatan yang semestinya bertujuan meningkatkan kualitas tenaga pendidik tersebut diduga berdampak pada terhentinya aktivitas belajar mengajar di sejumlah sekolah dasar (SD), khususnya di wilayah pegunungan Malunda.
Informasi yang dihimpun KARABAO.ID menyebutkan, sejumlah guru dari sekolah-sekolah di wilayah pegunungan Malunda diminta meninggalkan tempat tugas untuk menghadiri kegiatan pembinaan yang berlangsung di kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Malunda, Sabtu 14/11/2026
Dampaknya, para guru disebut terpaksa meliburkan siswa karena harus turun langsung dari wilayah pegunungan menuju lokasi kegiatan.
Berdasarkan informasi sementara, sedikitnya enam sekolah dasar dilaporkan terdampak. Jika informasi tersebut benar, kondisi ini tentu patut menjadi perhatian serius, terutama menyangkut keberlangsungan pelayanan pendidikan bagi peserta didik di wilayah yang memiliki keterbatasan akses geografis.
Salah seorang guru yang dikonfirmasi KARABAO.ID membenarkan adanya kegiatan tersebut. Ia menegaskan bahwa kegiatan itu bukan supervisi, melainkan pembinaan yang mengharuskan para guru hadir langsung di kantor UPTD.
” Sebenarnya bukan supervisi. Lebih tepatnya pembinaan dari UPTD. Kami guru di lantai dua disuruh langsung turun gunung. Soalnya kepala UPTD Kecamatan Malunda sedang kurang sehat, dan kami terpaksa liburkan siswa,” ungkap salah seorang guru.
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai pola pelaksanaan pembinaan yang diterapkan. Mengapa kegiatan harus dilakukan dengan mengumpulkan guru secara bersamaan, sementara mereka memiliki tanggung jawab utama memastikan proses pembelajaran di sekolah tetap berjalan?
Tak hanya persoalan terganggunya aktivitas belajar mengajar, kegiatan pembinaan tersebut juga menjadi perbincangan karena setiap guru disebut diminta membayar iuran sebesar Rp40 ribu per orang.
Saat dikonfirmasi mengenai peruntukan dana tersebut, guru yang bersangkutan menjelaskan bahwa iuran digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi peserta selama kegiatan berlangsung, termasuk makanan berat dan makanan ringan.
Menurut keterangan guru tersebut, dana yang dikumpulkan diperuntukkan bagi kebutuhan konsumsi masing-masing peserta pembinaan.
Meski demikian, mekanisme pengumpulan iuran tersebut tetap perlu mendapat penjelasan terbuka. Apakah iuran itu bersifat sukarela atau merupakan kewajiban bagi setiap guru yang hadir? Siapa yang menginisiasi pengumpulan dana tersebut, dan bagaimana pertanggungjawabannya?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dijawab agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun persepsi adanya kewajiban pembayaran yang dibebankan kepada tenaga pendidik dalam kegiatan kedinasan.
Pembinaan tenaga pendidik pada dasarnya merupakan bagian penting dalam meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan kualitas pelayanan pendidikan.
Namun, pelaksanaannya harus dirancang secara terukur tanpa mengorbankan hak peserta didik untuk memperoleh pembelajaran.
Terlebih, sekolah-sekolah di wilayah pegunungan Malunda memiliki tantangan tersendiri, mulai dari kondisi geografis hingga keterbatasan akses. Dalam situasi seperti ini, setiap hari belajar memiliki arti penting bagi perkembangan pendidikan anak-anak.
Jika kegiatan pembinaan justru menyebabkan siswa harus kehilangan waktu belajar, maka efektivitas perencanaan kegiatan tersebut patut dievaluasi.
UPTD Pendidikan sebagai unit pelaksana teknis di tingkat kecamatan semestinya mampu mengatur agenda pembinaan dengan mempertimbangkan kondisi sekolah. Alternatif seperti penjadwalan bergilir, pembinaan setelah jam pelajaran, atau pemanfaatan waktu yang tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar dapat menjadi solusi.
Jangan sampai program yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan justru menimbulkan persoalan baru dalam pelayanan pendidikan di tingkat sekolah.
KARABAO.ID telah berupaya mengonfirmasi persoalan ini kepada pihak UPTD Pendidikan Kecamatan Malunda melalui pesan WhatsApp. Namun, hingga berita ini disusun, komunikasi belum berhasil tersambung.
Pihak UPTD Pendidikan Kecamatan Malunda maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Majene diharapkan dapat memberikan penjelasan secara terbuka terkait pelaksanaan kegiatan tersebut.
Setidaknya ada beberapa hal yang perlu dijelaskan, yakni alasan guru harus meninggalkan sekolah secara bersamaan, dasar kebijakan yang menyebabkan sedikitnya enam SD diduga meliburkan siswa, serta mekanisme pengumpulan iuran Rp40 ribu kepada setiap guru.
Klarifikasi juga diperlukan untuk memastikan apakah kegiatan tersebut telah direncanakan dengan mempertimbangkan keberlangsungan proses pembelajaran dan apakah terdapat pengaturan khusus agar siswa tetap mendapatkan hak pendidikannya.
KARABAO.ID tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak terkait sesuai prinsip keberimbangan pemberitaan.
Sebab, pembinaan guru memang penting untuk meningkatkan mutu pendidikan. Namun, jangan sampai anak didik justru kehilangan hak belajarnya karena pelaksanaan kegiatan yang seharusnya mendukung kemajuan dunia pendidikan.
Guru perlu dibina, tetapi hak belajar siswa tidak boleh dikorbankan.(EPN)
