MALUNDA, KARABAO.ID – Pelaksanaan kegiatan pembinaan guru sekolah dasar (SD) di wilayah pegunungan Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, semakin menuai sorotan.
Selain diduga berdampak pada terhentinya aktivitas belajar mengajar di sejumlah sekolah, kegiatan tersebut kini memunculkan persoalan baru terkait koordinasi internal UPTD Pendidikan Kecamatan Malunda dan transparansi pungutan iuran terhadap tenaga pendidik.
Sorotan menguat setelah Plt. Pengawas SD Kecamatan Malunda, Abdullah Penno, S.Pd., M.Si., mengaku tidak mengetahui adanya agenda pembinaan tersebut. Bahkan, ia menyatakan tidak pernah menerima pemberitahuan, baik sebelum kegiatan dilaksanakan maupun saat pertemuan awal direncanakan.
Kepada media, Abdullah mengungkapkan bahwa selama ini dirinya hanya mengetahui agenda supervisi atau pembinaan terhadap sekolah-sekolah yang berada di sepanjang jalan poros Malunda, atau yang dikenal dengan istilah wilayah lantai satu.
Sementara sekolah-sekolah di wilayah pegunungan yang disebut sebagai wilayah lantai dua, menurutnya, tidak pernah diinformasikan terkait agenda pembinaan yang melibatkan guru-guru dari wilayah tersebut.
“Kalau kegiatan supervisi biasanya dilakukan dengan mendatangi satuan pendidikan masing-masing, sesuai juknis pelaksanaan tugas pengawas sekolah,” ungkap Abdullah.
Ia menyayangkan tidak adanya koordinasi maupun pemberitahuan terkait kegiatan yang melibatkan tenaga pendidik di wilayah pengawasannya.
Menurut Abdullah, sebagai Plt. Pengawas SD Kecamatan Malunda, informasi mengenai agenda pembinaan semestinya diketahui agar pelaksanaan tugas pengawasan dan pembinaan pendidikan dapat berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.
Persoalan semakin menarik perhatian setelah muncul informasi mengenai dua jenis iuran yang dibebankan kepada tenaga pendidik di lingkungan pendidikan Kecamatan Malunda.
Saat dikonfirmasi mengenai iuran rutin, Abdullah mengakui mengetahui adanya pembayaran sebesar Rp5.000 per guru setiap bulan.
Menurut pengetahuannya, dana tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum di kantor serta biaya pengantaran laporan ke Kabupaten Majene setiap bulannya.
“Pengetahuan saya, uang Rp5.000 tersebut diperuntukkan untuk makan minum di kantor dan mengantar laporan masuk ke Majene setiap bulan. Iuran tersebut dibayar para guru setiap bulan,” jelasnya.
Abdullah juga menyebutkan bahwa jumlah tenaga pendidik yang diketahuinya di Kecamatan Malunda terdiri atas sekitar 80 guru PNS dan 135 guru PPPk penuh waktu, jadi total keseluruhan 215 guru
Namun, ia mengaku tidak mengetahui secara pasti apakah seluruh tenaga pendidik tersebut aktif membayar iuran bulanan.
Di sisi lain, informasi yang dihimpun KARABAO.ID sebelumnya menyebutkan bahwa guru-guru yang mengikuti kegiatan pembinaan di kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Malunda pada Sabtu (14/11/2026) diminta membayar iuran sebesar Rp40.000 per orang.
Iuran tersebut disebut-sebut diperuntukkan bagi kebutuhan konsumsi berupa makanan berat dan makanan ringan selama kegiatan berlangsung.
Dengan demikian, terdapat dua jenis iuran yang menjadi perhatian publik, yakni iuran rutin Rp5.000 setiap bulan dan iuran khusus Rp40.000 bagi guru yang mengikuti kegiatan pembinaan.
Perbedaan peruntukan, mekanisme pengumpulan, hingga dasar penetapan kedua iuran tersebut perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan pertanyaan di kalangan tenaga pendidik.
Terkait kegiatan pembinaan yang berlangsung pada Sabtu (14/11/2026), Abdullah kembali menegaskan bahwa dirinya tidak mengetahui agenda tersebut.
Ia menduga kegiatan itu merupakan agenda khusus Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Malunda karena tidak tercantum dalam jadwal resmi supervisi yang berada dalam pengetahuannya.
Menurutnya, jadwal supervisi yang dipegang tidak mencantumkan kegiatan pembinaan terhadap sekolah-sekolah di wilayah pegunungan.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai siapa yang merencanakan, mengoordinasikan, dan menetapkan pelaksanaan kegiatan tersebut, terlebih kegiatan itu melibatkan sejumlah guru dari wilayah pegunungan Kecamatan Malunda.
Persoalan ini juga perlu dilihat dari sisi keberlangsungan pendidikan. Sebelumnya, informasi yang dihimpun media menyebutkan bahwa kegiatan pembinaan tersebut diduga menyebabkan aktivitas belajar mengajar di sejumlah sekolah terganggu, bahkan siswa disebut tidak mengikuti pembelajaran pada hari pelaksanaan kegiatan.
Jika benar terjadi, kondisi tersebut patut menjadi perhatian serius. Sebab, setiap agenda pembinaan tenaga pendidik semestinya direncanakan dengan baik agar tidak mengorbankan hak siswa untuk memperoleh layanan pendidikan.
Publik juga berhak mengetahui apakah kegiatan tersebut telah memiliki agenda dan mekanisme pelaksanaan yang jelas, termasuk bagaimana pengaturan kehadiran guru agar proses pembelajaran di sekolah tetap berjalan.
Rangkaian persoalan ini membutuhkan penjelasan langsung dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Malunda, khususnya terkait dasar pelaksanaan pembinaan, mekanisme koordinasi dengan Plt. Pengawas SD, serta kebijakan pengumpulan iuran Rp40.000 kepada guru yang hadir.
Selain itu, perlu ada penjelasan mengenai mekanisme iuran rutin Rp5.000 per bulan, termasuk siapa pengelolanya, bagaimana pencatatannya, dan apakah terdapat ketentuan atau kesepakatan bersama yang mendasarinya.
Kepala UPTD juga diharapkan menjelaskan apakah kegiatan pembinaan tersebut merupakan agenda resmi kelembagaan dan bagaimana memastikan kegiatan serupa tidak mengganggu proses belajar mengajar di sekolah.
KARABAO.ID akan terus menelusuri persoalan ini dan berupaya meminta klarifikasi dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Malunda maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Majene.
Ruang hak jawab dan klarifikasi tetap terbuka bagi seluruh pihak terkait demi menjaga prinsip keberimbangan pemberitaan.
Sebab, pembinaan guru merupakan bagian penting dalam peningkatan mutu pendidikan. Namun, koordinasi, transparansi penggunaan dana, dan pemenuhan hak belajar siswa juga tidak boleh diabaikan.
Jangan sampai agenda pembinaan guru justru menyisakan pertanyaan tentang tata kelola pendidikan dan mengorbankan waktu belajar peserta didik.














