MAJENE, KARABAO.ID – Pelaksanaan proyek revitalisasi sekolah di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, kini menjadi perhatian dari sisi kepatuhan pajak daerah.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Majene mulai melakukan penelusuran terhadap penggunaan material bangunan yang diduga belum sepenuhnya memenuhi kewajiban Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak MBLB yang berkaitan dengan aktivitas pengambilan dan pemanfaatan material mineral bukan logam dan batuan.
Dalam proses penelusuran, Bapenda Majene melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan serta koordinator Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan revitalisasi sekolah.
Bapenda juga meminta pihak sekolah, khususnya P2SP, mengumpulkan nota pembelian material bangunan serta data pemasok atau penambang yang menjadi sumber pengadaan material.
Dokumen tersebut nantinya akan menjadi bahan verifikasi dan perhitungan untuk memastikan apakah para pemasok material telah memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sekretaris Bapenda Majene, Hasri A. Hamid, mengatakan bahwa saat ini timnya masih melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan koordinator P2SP guna memperoleh data penggunaan material dalam kegiatan revitalisasi sekolah.
“Tim kami saat ini masih melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan koordinator P2SP terkait penggunaan material yang digunakan dalam kegiatan revitalisasi. Salah satu yang kami minta adalah data pemasok material dari penambang,” ungkap Hasri A. Hamid.
Ia menjelaskan, apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya penambang atau pemasok material yang belum memenuhi kewajiban Pajak MBLB, Bapenda akan menindaklanjutinya melalui mekanisme penagihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Apabila ditemukan ada penambang yang belum melakukan kepatuhan pajak MBLB, akan kami tindak lanjuti melalui penagihan,” tegasnya.
Langkah Bapenda tersebut mengacu pada kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majene Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Penelusuran ini menjadi penting mengingat kegiatan revitalisasi sekolah menggunakan material konstruksi dalam jumlah tertentu yang rantai pasoknya perlu ditelusuri secara transparan.
Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya memastikan kelancaran pembangunan fisik sekolah, tetapi juga memastikan seluruh aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan pengadaan material berjalan sesuai ketentuan perpajakan.
Jika ditemukan pemasok atau penambang yang belum memenuhi kewajiban pajak, penagihan harus dilakukan secara terukur, berdasarkan data dan bukti transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Di sisi lain, proses penelusuran juga perlu memastikan bahwa kewajiban perpajakan dibebankan kepada pihak yang memang menjadi subjek pajak sesuai ketentuan, bukan serta-merta kepada panitia pembangunan atau pihak sekolah yang melakukan pembelian material.
Publik kini menantikan hasil penelusuran Bapenda Majene, termasuk berapa banyak pemasok material yang teridentifikasi, berapa potensi pajak yang belum terpenuhi, serta sejauh mana kontribusi sektor MBLB dari kegiatan revitalisasi sekolah terhadap peningkatan PAD Kabupaten Majene.
Optimalisasi pajak daerah bukan sekadar mengejar angka pendapatan, melainkan memastikan setiap aktivitas usaha yang memiliki kewajiban perpajakan memberikan kontribusi yang semestinya bagi pembangunan daerah.














