MAJENE, KARABAO.ID – Keberadaan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Aneka Usaha Majene kembali menuai sorotan publik. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang semestinya menjadi lokomotif peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu dinilai tidak berfungsi optimal, bahkan terkesan stagnan, di tengah terbukanya peluang ekonomi yang besar di Kabupaten Majene.
Perumda Aneka Usaha Majene dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 dan diperbarui melalui Perda Nomor 12 Tahun 2021. Dalam regulasi tersebut, Perusda diberi mandat strategis untuk mengelola aset daerah serta menjalankan usaha produktif lintas sektor, mulai dari perdagangan, industri, konstruksi hingga pariwisata, guna memberikan kontribusi nyata terhadap PAD.
Namun, realitas di lapangan dinilai jauh dari harapan. Hingga kini, Perusda Majene belum menunjukkan peran signifikan dalam mendorong perputaran ekonomi daerah. Padahal, dana yang dikelola disebut mencapai miliaran rupiah. Besarnya modal tersebut dinilai tidak sebanding dengan kinerja maupun dampak yang dirasakan masyarakat.
Sorotan publik kian menguat seiring terbukanya peluang kerja sama strategis dengan Yayasan MBG dan Koperasi Merah Putih. Kedua entitas tersebut bahkan telah memasuki tahap pembangunan dan membutuhkan dukungan rantai pasok yang kuat. Kondisi ini dinilai sebagai momentum yang seharusnya dimanfaatkan Perusda untuk mengambil peran sebagai penghubung antara kebutuhan industri dan potensi lokal.
Sayangnya, peluang tersebut terkesan diabaikan. Hingga kini, tidak terlihat langkah konkret Perusda Majene dalam menjalin kemitraan strategis yang berpotensi menghasilkan keuntungan bagi daerah sekaligus memberdayakan masyarakat. Sikap pasif ini memunculkan pertanyaan publik mengenai arah dan orientasi bisnis Perusda.
Padahal, kerja sama dengan MBG berpotensi menjadi pintu masuk bagi Perusda untuk mengelola penyediaan kebutuhan, khususnya dari sektor perikanan dan pertanian lokal. Dengan skema yang tepat, nelayan dan petani Majene dapat memperoleh kepastian pasar dan harga yang lebih stabil, sementara Perusda memperoleh keuntungan usaha yang sah dan berkelanjutan.
Kondisi tersebut memicu kekecewaan masyarakat. Banyak pihak menilai Perusda Aneka Usaha Majene gagal membaca momentum dan tidak responsif terhadap dinamika pembangunan daerah. Jika situasi ini terus dibiarkan, Perusda berpotensi kehilangan relevansi sekaligus kepercayaan publik.
Tanggung jawab pun dinilai berada di tangan Bupati dan Wakil Bupati Majene selaku pemegang kendali kebijakan daerah. Evaluasi menyeluruh terhadap manajemen Perusda dinilai menjadi langkah mendesak. Penataan ulang kepemimpinan, arah bisnis, hingga pola kerja sama dianggap perlu dilakukan agar Perusda kembali pada tujuan awal pendiriannya.
Perusda Majene dinilai tidak boleh terus menjadi simbol kelembagaan tanpa fungsi. Di tengah kebutuhan daerah akan peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat, stagnasi Perusda dianggap sama dengan menyia-nyiakan peluang strategis dan mengabaikan kepentingan publik.
Tokoh pemuda Majene, Akbar, menilai Perusda Aneka Usaha Majene telah kehilangan arah dan gagal menjalankan mandatnya sebagai penggerak ekonomi daerah.
“Perusda ini dibentuk dengan dana rakyat dan tujuan yang sangat jelas, yakni mengelola potensi daerah untuk meningkatkan PAD. Tapi yang kita lihat hari ini justru sebaliknya. Perusda seperti tidak memiliki arah bisnis yang jelas,” ujar Akbar kepada wartawan karabao.id, Rabu (7/1/2026).
Ia menegaskan, terbukanya peluang kerja sama dengan Yayasan MBG dan Koperasi Merah Putih seharusnya menjadi momentum kebangkitan Perusda, bukan justru diabaikan.
“MBG dan Koperasi Merah Putih itu peluang nyata, bukan sekadar wacana. Jika Perusda serius, mereka bisa masuk sebagai penyedia kebutuhan, terutama dari sektor perikanan dan pertanian lokal. Ini bukan hanya soal PAD, tetapi juga keberpihakan kepada nelayan dan petani,” tegasnya.
Menurutnya, sikap pasif Perusda memunculkan kecurigaan publik terhadap pengelolaan dana yang nilainya mencapai miliaran rupiah.
“Wajar jika masyarakat bertanya-tanya ke mana arah pengelolaan dana Perusda selama ini. Jangan sampai Perusda hanya menjadi tempat menghabiskan anggaran tanpa hasil yang jelas bagi daerah,” katanya.
Akbar pun mendesak Bupati dan Wakil Bupati Majene untuk segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh.
“Kepala daerah tidak boleh diam. Perusda harus difungsikan atau dievaluasi total. Jika tidak mampu, lebih baik dilakukan perombakan manajemen agar Perusda benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat Majene,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Bupati Majene, Badan Pengawas Perusda (Sekda Kabupaten Majene), serta Plt Direktur Perusda Aneka Usaha Majene belum memberikan konfirmasi resmi terkait sorotan tersebut.
