MAJENE, KARABAO.ID — Pelayanan kesehatan di Puskesmas Sendana I menjadi sorotan dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Dinas Kesehatan bersama seluruh kepala puskesmas se-Kabupaten Majene, Selasa (24/5/2026).
Dalam forum tersebut, Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Majene, Sudirman, menyampaikan sejumlah catatan serius terkait pelayanan kesehatan yang dinilai perlu segera dibenahi agar tidak berdampak terhadap keselamatan masyarakat.
Salah satu persoalan yang disoroti yakni pelayanan pemeriksaan kadar hemoglobin (HB) yang disebut hanya dilakukan terhadap pasien dalam kondisi gawat darurat. Menurut Sudirman, kebijakan tersebut perlu dievaluasi karena pemeriksaan HB merupakan bagian penting dalam pelayanan kesehatan, khususnya bagi ibu hamil.
Ia mempertanyakan kesiapan pelayanan persalinan apabila ibu hamil tidak mendapatkan pemeriksaan HB secara memadai sebelum melahirkan. Pasalnya, kadar hemoglobin menjadi salah satu indikator penting untuk mendeteksi risiko anemia yang dapat memengaruhi keselamatan ibu maupun bayi saat proses persalinan.
“Pemeriksaan HB itu penting, terutama bagi ibu hamil. Jangan sampai pelayanan dasar seperti ini justru terbatas, karena bisa berdampak pada keselamatan pasien,” ujar Sudirman dalam forum RDP.
Selain pemeriksaan HB, Komisi III DPRD Majene juga menyoroti persoalan ketersediaan alat kesehatan, khususnya masker nebulizer yang digunakan dalam terapi uap bagi pasien gangguan pernapasan.
Dalam rapat tersebut terungkap bahwa stok masker nebulizer di Puskesmas Sendana I disebut telah kosong sejak Maret 2026. Akibat keterbatasan tersebut, pasien yang membutuhkan terapi uap disebut menggunakan masker nebulizer bekas yang dicuci dan dipakai kembali hingga pertengahan Mei 2026.
Kondisi itu dinilai memprihatinkan karena berpotensi menimbulkan risiko penularan penyakit, terutama bagi pasien dengan gangguan infeksi saluran pernapasan seperti tuberkulosis (TB).
“Ini harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai alat yang digunakan bergantian justru berisiko memperbesar penularan penyakit,” tegasnya.
Tak hanya itu, DPRD juga menyoroti keterbatasan layanan laboratorium yang beberapa kali mengalami kekosongan bahan maupun fasilitas pemeriksaan. Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi proses diagnosis pasien dan memperlambat penanganan medis.
Pelayanan dokter di puskesmas pun turut menjadi perhatian. Komisi III menilai pelayanan belum berjalan maksimal akibat keterbatasan obat-obatan serta minimnya fasilitas pemeriksaan penunjang.
Menurut Sudirman, persoalan pelayanan kesehatan tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut hak dasar masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan yang layak.
“Kalau kondisi seperti ini terus dibiarkan, maka yang paling dirugikan adalah masyarakat sebagai pengguna layanan fasilitas kesehatan. Pelayanan kesehatan harus menjadi prioritas karena menyangkut keselamatan dan hak dasar masyarakat,” tegasnya.
Atas berbagai persoalan tersebut, Komisi III DPRD Kabupaten Majene meminta Dinas Kesehatan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan di Puskesmas Sendana I serta mengambil langkah perbaikan agar standar pelayanan kesehatan dasar dapat berjalan optimal.
Sorotan DPRD ini diharapkan menjadi perhatian serius pemerintah daerah guna memastikan pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya di tingkat puskesmas, dapat berjalan aman, layak, dan sesuai standar pelayanan kesehatan
