Mata Kuliah : Dinamika Hukum Keluarga Islam di Indonesia
Dosen Pengampu : Dr. H. Juraeri, M.H
Topik : Analisis Putusan Hakim terhadap Perkawinan Beda Agama
Oleh :
Asrul Azis
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene
Perkawinan merupakan salah satu institusi hukum yang memiliki kedudukan sangat penting dalam sistem hukum Indonesia karena tidak hanya mengatur hubungan keperdataan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi juga memiliki dimensi keagamaan, sosial, dan konstitusional. Berbeda dengan beberapa negara yang memisahkan secara tegas antara hukum negara dan hukum agama, sistem hukum Indonesia justru menempatkan agama sebagai unsur utama dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Hal tersebut tercermin dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara tidak memberikan definisi tersendiri mengenai keabsahan perkawinan, melainkan menyerahkan sepenuhnya kepada norma agama yang dianut oleh calon mempelai. Dengan demikian, hubungan antara hukum negara dan hukum agama menjadi sangat erat dalam penyelenggaraan perkawinan di Indonesia.
Ketentuan tersebut kemudian menimbulkan persoalan ketika dihadapkan pada fenomena perkawinan beda agama. Undang-Undang Perkawinan tidak secara eksplisit menyatakan adanya larangan ataupun kebolehan terhadap perkawinan beda agama, sehingga memunculkan berbagai penafsiran dalam praktik hukum. Sebagian kalangan berpendapat bahwa ketiadaan aturan yang secara tegas melarang perkawinan beda agama menunjukkan adanya kekosongan norma hukum (legal vacuum). Sebaliknya, sebagian lainnya menafsirkan bahwa Pasal 2 ayat (1) secara implisit telah menutup kemungkinan dilaksanakannya perkawinan beda agama karena keabsahan perkawinan sepenuhnya bergantung pada hukum agama masing-masing. Apabila salah satu agama melarang perkawinan dengan pasangan yang berbeda keyakinan, maka negara juga tidak dapat mengakui keabsahan perkawinan tersebut. Oleh sebab itu, perbedaan penafsiran terhadap norma tersebut menjadi salah satu penyebab lahirnya berbagai putusan pengadilan yang berbeda dalam perkara perkawinan beda agama.
Dalam perspektif hukum Islam, ketentuan mengenai perkawinan beda agama diatur lebih tegas melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diberlakukan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Pasal 40 huruf c KHI melarang seorang laki-laki Muslim menikahi perempuan yang tidak beragama Islam, sedangkan Pasal 44 menegaskan bahwa perempuan Muslim dilarang melangsungkan perkawinan dengan laki-laki non-Muslim. Selain itu, Pasal 61 KHI menyatakan bahwa perbedaan agama merupakan salah satu alasan yang sah untuk mencegah berlangsungnya perkawinan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam di Indonesia secara normatif tidak memberikan ruang bagi pelaksanaan perkawinan beda agama. Larangan tersebut didasarkan pada pertimbangan perlindungan terhadap akidah, keharmonisan rumah tangga, pendidikan agama anak, serta tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam memperkuat ketentuan Undang-Undang Perkawinan dalam menempatkan kesamaan agama sebagai salah satu syarat utama keabsahan perkawinan bagi umat Islam.
Selain pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, ketentuan mengenai perkawinan beda agama juga diperkuat oleh fatwa keagamaan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fatwa MUI Tahun 1980 yang kemudian dipertegas kembali melalui Fatwa MUI Nomor 4/Munas VII/MUI/8/2005 menyatakan bahwa perkawinan antara seorang Muslim dengan pasangan yang berbeda agama hukumnya haram dan tidak sah. Fatwa tersebut didasarkan pada dalil Al-Qur’an, hadis Nabi Muhammad saw., serta pertimbangan kemaslahatan umat. Menurut MUI, perkawinan beda agama berpotensi menimbulkan konflik dalam kehidupan rumah tangga, perbedaan dalam pendidikan anak, serta dapat mengganggu terpeliharanya agama (hifz al-din) sebagai salah satu tujuan utama Maqāṣid al-Syarī‘ah. Walaupun fatwa MUI bukan merupakan peraturan perundang-undangan yang mengikat secara yuridis, keberadaannya memiliki pengaruh yang signifikan dalam praktik peradilan agama maupun dalam pembentukan pandangan hukum masyarakat Muslim di Indonesia.
Di sisi lain, ketentuan mengenai perkawinan beda agama juga tidak dapat dilepaskan dari perspektif hak asasi manusia. Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Jaminan tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan perlindungan terhadap hak untuk menikah dan membentuk keluarga. Namun demikian, pelaksanaan hak tersebut tidak bersifat absolut karena tetap dibatasi oleh ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks Indonesia, pembatasan tersebut dilakukan melalui Undang-Undang Perkawinan yang menjadikan hukum agama sebagai dasar utama keabsahan perkawinan. Akibatnya, muncul perdebatan antara kelompok yang menekankan perlindungan hak konstitusional warga negara dengan kelompok yang lebih mengutamakan kepatuhan terhadap norma agama sebagai landasan pembentukan keluarga. Perdebatan ini menunjukkan adanya tarik-menarik antara prinsip kebebasan individu dan prinsip religiusitas yang menjadi karakteristik sistem hukum nasional.
Perkembangan hukum mengenai perkawinan beda agama semakin memperoleh kepastian setelah Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014 dan Putusan Nomor 24/PUU-XX/2022 menolak permohonan pengujian Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Mahkamah menegaskan bahwa ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena Indonesia merupakan negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga hukum agama tetap menjadi dasar utama keabsahan perkawinan. Selanjutnya, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 yang memberikan pedoman kepada hakim agar tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Kehadiran putusan Mahkamah Konstitusi dan SEMA tersebut memperlihatkan adanya upaya negara untuk membangun keseragaman penafsiran hukum sekaligus memperkuat kepastian hukum dalam penyelesaian perkara perkawinan beda agama. Dengan demikian, secara normative ketentuan hukum di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang konsisten bahwa keabsahan perkawinan tetap didasarkan pada hukum agama masing-masing pihak sebagai fondasi utama sistem hukum perkawinan nasional.
Analisis Putusan Hakim
Putusan hakim dalam perkara perkawinan beda agama menunjukkan adanya dinamika penafsiran hukum terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam menjalankan fungsi yudisialnya, hakim tidak hanya bertugas menerapkan norma hukum secara tekstual, tetapi juga melakukan penemuan hukum (rechtsvinding) ketika menghadapi ketentuan yang dianggap belum memberikan jawaban secara tegas terhadap suatu perkara. Kondisi ini terlihat dari adanya putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama, sementara putusan lainnya justru menolak permohonan serupa. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa hakim menggunakan pendekatan penafsiran yang berbeda, baik melalui pendekatan gramatikal, sistematis, maupun konstitusional. Dengan demikian, analisis terhadap putusan hakim menjadi penting untuk memahami bagaimana kekuasaan kehakiman berperan dalam mengisi kekosongan atau ketidakjelasan norma hukum mengenai perkawinan beda agama.
Hakim yang menolak permohonan perkawinan beda agama pada umumnya mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa keabsahan perkawinan ditentukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Pertimbangan tersebut diperkuat oleh ketentuan Kompilasi Hukum Islam, Fatwa Majelis Ulama Indonesia, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 dan Nomor 24/PUU-XX/2022 yang menegaskan bahwa ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perspektif ini, hakim memandang bahwa negara tidak memiliki kewenangan untuk mengesahkan perkawinan yang secara agama dinyatakan tidak sah. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan lebih mengutamakan kepastian hukum (legal certainty) dan konsistensi terhadap sistem hukum nasional yang menjadikan norma agama sebagai dasar utama keabsahan perkawinan.
Sebaliknya, terdapat pula putusan hakim yang mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama dengan menggunakan pendekatan yang lebih progresif. Hakim dalam putusan tersebut menitikberatkan pada perlindungan hak konstitusional warga negara, khususnya hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, beberapa hakim juga menjadikan ketentuan administrasi kependudukan sebagai dasar untuk memberikan penetapan pencatatan perkawinan, dengan pertimbangan bahwa pencatatan merupakan aspek administratif yang bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap status suami, istri, dan anak. Pendekatan ini mencerminkan paradigma hukum progresif yang lebih mengutamakan keadilan substantif dan perlindungan hak warga negara dibandingkan penerapan norma secara formalistik.
Perbedaan pertimbangan hukum tersebut menunjukkan bahwa putusan hakim dalam perkara perkawinan beda agama tidak hanya dipengaruhi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh paradigma hukum, metode penafsiran, serta nilai-nilai yang dianut oleh masing-masing hakim. Kondisi ini pada akhirnya menimbulkan ketidakseragaman putusan yang berdampak terhadap kepastian hukum bagi masyarakat. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 yang memberikan pedoman agar hakim tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Kehadiran SEMA tersebut merupakan upaya menciptakan konsistensi putusan sekaligus mempertegas arah kebijakan hukum nasional, meskipun di kalangan akademisi masih berkembang perdebatan mengenai keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia dalam perkara perkawinan beda agama.
Implikasi terhadap Kepastian Hukum
Perbedaan putusan hakim dalam perkara perkawinan beda agama memberikan implikasi yang signifikan terhadap kepastian hukum di Indonesia. Dalam konsep negara hukum (rechtstaat), kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental yang menjamin bahwa setiap warga negara memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum serta dapat memprediksi akibat hukum dari setiap tindakan yang dilakukan. Akan tetapi, praktik peradilan menunjukkan bahwa perkara dengan objek dan dasar hukum yang relatif sama dapat menghasilkan putusan yang berbeda, bergantung pada cara hakim menafsirkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebagian hakim mengutamakan pendekatan normatif dengan mendasarkan putusannya pada hukum agama sebagai syarat sah perkawinan, sedangkan sebagian lainnya menggunakan pendekatan konstitusional yang menitikberatkan pada perlindungan hak asasi manusia. Perbedaan tersebut menyebabkan masyarakat mengalami ketidakpastian mengenai keabsahan perkawinan beda agama serta mekanisme pencatatannya, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa hukum yang berkepanjangan, terutama terkait status perkawinan, hak keperdataan suami-istri, kedudukan anak, dan hak atas harta bersama.
Kondisi tersebut mendorong Mahkamah Agung untuk menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 sebagai pedoman bagi hakim dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan beda agama. SEMA tersebut menegaskan bahwa pengadilan tidak dapat mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang mensyaratkan keabsahan perkawinan berdasarkan hukum agama masing-masing. Kehadiran SEMA ini memiliki fungsi penting dalam mewujudkan keseragaman putusan pengadilan sekaligus memperkuat asas kepastian hukum, sehingga tidak lagi terjadi disparitas putusan yang dapat membingungkan masyarakat maupun aparatur pencatatan sipil. Dari perspektif teori kepastian hukum Gustav Radbruch, langkah Mahkamah Agung tersebut merupakan upaya menghadirkan konsistensi penerapan hukum agar tercipta keteraturan dan prediktabilitas dalam penyelesaian perkara perkawinan beda agama.
Meskipun demikian, penguatan kepastian hukum melalui SEMA Nomor 2 Tahun 2023 belum sepenuhnya mengakhiri perdebatan akademik maupun praktik hukum mengenai perkawinan beda agama. Sebagian kalangan menilai bahwa kebijakan tersebut telah memberikan kejelasan norma dan memperkuat harmonisasi antara hukum negara dengan hukum agama. Namun, di sisi lain terdapat pandangan yang menyatakan bahwa pembatasan tersebut berpotensi mengurangi perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara untuk membentuk keluarga dan memilih pasangan hidup sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum perkawinan yang lebih komprehensif melalui pembentukan regulasi yang mampu menyeimbangkan tiga tujuan hukum sebagaimana dikemukakan Gustav Radbruch, yaitu kepastian hukum (rechtssicherheit), keadilan (gerechtigkeit), dan kemanfaatan (zweckmäßigkeit). Dengan demikian, sistem hukum perkawinan di Indonesia tidak hanya memberikan kepastian normatif, tetapi juga mampu menjawab dinamika masyarakat yang semakin plural tanpa mengabaikan nilai-nilai religius yang menjadi karakteristik hukum nasional.
