MAJENE, Komisi I DPRD Majene mengajak semua kepala desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) studi banding ke Bali, 6-7 Juni 2022 mendatang dinilai sebagian masyarakat sebagai upaya untuk menghamburkan uang negara.
Sekadar diketahui, studi banding komisi I DPRD Majene mengajak kepala desa untuk kepentingan ranperda terkait pembentukan desa adat.
Sejumlah pihak mengecam rencana itu, karena masih sangat banyak program prioritas di desa yang membutuhkan anggaran. Sejumlah mahasiswa dan lembaga menolak keras rencana itu. Salah satunya Lembaga Pinggir Nusantara Majene.
Ketua Lembaga Pinggir Nusantara (LPN) Anto saat dikonfirmasi terkait studi banding semua kepala desa di Majene, Kamis (2/6/2022) mengatakan, tidak sepakat dengan hal itu, karena selama ini sering diadakan studi banding oleh kepala desa. “Saya sering komunikasi dengan kepala desa, bahasanya kepala desa itu, apa ya, pergi rekreasi, “ujar Anto.
Menurut Anto, setiap komunikasi dengan kepala desa, mereka mengeluhkan kekurangan anggaran. “Katanya kurang anggaran. Bagi yang berangkat, mungkin tidak semuanya berangkat. Untuk tahun ini, saya dengar informasi, (kepala desa) sudah beberapa kali keluar kota mengadakan kegiatan. Kemarin di Makassar, minggu lalu disana, minggu lalu disini, artinya sering-sering keluar kota,” jelasnya.
Anto mengungkapkan, masih banyak program pembangunan prioritas di desa yang dibutuhkan masyarakat. “Apa salahnya dialihkan kesitu. Studi banding perlu juga, tapi kalau berkali-kali dan tidak pernah direalisasikan di desanya, apalah artinya,” ujarnya. (*)
