MAJENE  

Wartawan Kesulitan Konfirmasi di RSUD Majene, Pejabat Dinilai Kurang Terbuka

MAJENE, KARABAO.ID – Sejumlah wartawan mengaku kesulitan melakukan konfirmasi kepada Plt Direktur RSUD Majene, Rusdi Hamid, saat mendatangi ruang kerjanya pada Selasa (31/12/2025). Situasi tersebut dinilai tidak mencerminkan prinsip keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Salah seorang wartawan sebelumnya menghubungi Kepala Bidang Perencanaan RSUD Majene melalui aplikasi WhatsApp untuk melakukan konfirmasi. Namun, yang bersangkutan diminta langsung menemui Plt Direktur.

Baca Juga  Nasib Eskavator Milik Pemda Majene, Setahun Terjebak Lumpur di Barane

Saat tiba di lokasi, wartawan justru menerima informasi dari staf bahwa Plt Direktur sedang sibuk dan diarahkan untuk menemui Kabid Perencanaan bernama Bobby.

Sejumlah wartawan menilai terjadi ketidakjelasan alur konfirmasi sehingga menimbulkan kesan tertutup. Beberapa awak media yang berada di area parkiran RSUD mengaku tidak mendapatkan penjelasan resmi dari pihak manajemen rumah sakit.

Tidak berselang lama, Kabid Perencanaan Bobby kemudian menemui wartawan di area parkiran. Namun, pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana tegang dan sempat terjadi adu argumen. Wartawan menilai sikap yang ditunjukkan kurang mencerminkan etika pelayanan seorang pejabat publik.

Baca Juga  Komisi III DPRD Majene Pastikan Fakta di Balik Polemik Puskesmas Malunda

Menurut wartawan, keterbukaan informasi menjadi hal penting, terutama mengingat RSUD Majene merupakan institusi layanan publik yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.

“Isu yang ingin kami konfirmasi bukan hanya satu, tetapi menyangkut pelayanan, ketersediaan obat-obatan, dan kesiapan RSUD dalam beberapa bulan terakhir,” ujar salah satu wartawan.

Baca Juga  Wakil Bupati Majene Tekankan Peran Strategis Koperasi Desa Dukung Program MBG

Mereka juga menilai, sikap pejabat RSUD tersebut dapat mencoreng citra pelayanan publik dan menjadi perhatian pemerintah daerah, khususnya Sekretaris Kabupaten Majene selaku pembina kepegawaian.

Wartawan berharap Bupati dan Wakil Bupati Majene dapat menaruh perhatian serius terhadap persoalan ini, mengingat sikap dan karakter pejabat publik sangat berpengaruh dalam menjaga kepercayaan masyarakat serta memastikan roda pelayanan berjalan sesuai aturan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *