MAJENE, KARABAO.ID – Sorotan terhadap kegiatan pembinaan guru sekolah dasar (SD) di wilayah pegunungan Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, akhirnya mendapat tanggapan langsung dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Malunda, Saripudin.
Menanggapi pemberitaan mengenai sejumlah guru yang meninggalkan sekolah untuk mengikuti pembinaan di kantor UPTD hingga menyebabkan siswa tidak mengikuti pembelajaran seperti biasanya, Saripudin menyampaikan sejumlah penjelasan.
Ia menegaskan bahwa kegiatan tersebut bukan agenda mendadak, melainkan kegiatan berkala yang dilaksanakan setiap akhir tahun sebagai bagian dari pembinaan dan evaluasi tenaga pendidik.
Menurut Saripudin, pembinaan dan evaluasi merupakan salah satu tugas pokok kepala UPTD sebagai perpanjangan tangan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di tingkat kecamatan.
Ia menjelaskan, khusus tahun ini, pelaksanaan kegiatan mempertimbangkan kondisi musim hujan, akses transportasi menuju sekolah-sekolah di wilayah pegunungan, serta kondisi kesehatannya yang tidak memungkinkan melakukan perjalanan ke wilayah tersebut.
Atas pertimbangan itu, pihaknya mengaku telah bermusyawarah dengan enam kepala sekolah SD yang bersangkutan.
Dalam musyawarah tersebut disepakati bahwa kegiatan pembinaan kapasitas dan profesionalisme guru dilaksanakan di aula UPTD Pendidikan Kecamatan Malunda.
”Karena kondisi jalan dan cuaca hujan, ditambah kondisi kesehatan saya yang tidak dapat melakukan perjalanan ke gunung, maka kegiatan pembinaan kapasitas dan profesionalisme guru dilaksanakan di aula UPTD Dikpora Malunda,” jelas Saripudin dalam keterangannya.
Terkait pembayaran Rp40.000 per guru yang mengikuti kegiatan pembinaan pada Sabtu (14/11/2026), Saripudin membantah bahwa pembayaran tersebut merupakan iuran wajib.
Ia menjelaskan, kegiatan berlangsung mulai pukul 08.00 hingga 12.30 WITA sehingga peserta membutuhkan konsumsi berupa makanan ringan dan makan siang.
Menurutnya, biaya konsumsi tersebut ditanggung masing-masing peserta dengan besaran Rp40.000 per orang.
”Perlu saya tegaskan bahwa ini bukan iuran, tetapi biaya konsumsi yang dikumpulkan di UPTD untuk peruntukannya snack dan makan siang guru sebagai peserta, yang dibayar secara sukarela,” jelasnya.
Ia juga menegaskan tidak ada unsur paksaan dalam pembayaran tersebut. Menurutnya, guru yang hadir membayar untuk kebutuhan konsumsi masing-masing selama mengikuti kegiatan.
Tidak hanya menjelaskan biaya konsumsi kegiatan pembinaan, Saripudin juga mengungkap persoalan lain yang selama ini disebut menjadi kendala operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Malunda.
Ia mengaku sejak 2023 hingga saat ini, UPTD Pendidikan Malunda tidak mendapatkan alokasi anggaran operasional dari pemerintah kabupaten.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat pihak UPTD harus mencari cara agar pelayanan administrasi dan kegiatan kelembagaan tetap berjalan.
Salah satu sumber bantuan yang selama ini digunakan berasal dari sumbangan sukarela para guru atau pihak sekolah sebesar Rp5.000 per orang setiap bulan.
Saripudin menegaskan, dana tersebut bukan pungutan wajib. Bahkan, menurut pengakuannya, terdapat guru yang tidak membayar pada bulan tertentu.
Dana sukarela itu digunakan untuk berbagai kebutuhan operasional, mulai dari membeli listrik kantor, konsumsi rapat, hingga biaya transportasi untuk mengantar laporan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Majene.
”Sejak 2023 kami tidak punya anggaran, nol rupiah dari daerah. Jadi kami beroperasi mengambil dari dana mana? Kebanyakan kami juga sukarela untuk melakukan pengeluaran,” ungkap Saripudin.
Ia menjelaskan, mekanisme bantuan sukarela tersebut sudah berjalan selama kurang lebih tiga tahun demi menjaga pelayanan UPTD tetap berlangsung meskipun tanpa dukungan anggaran operasional dari kabupaten.
Menanggapi persoalan siswa yang tidak mengikuti pembelajaran di sekolah pada hari pelaksanaan kegiatan, Saripudin tidak membantah bahwa kondisi tersebut terjadi.
Namun, ia berpandangan bahwa pembinaan guru juga merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan bagi peserta didik.
Menurutnya, kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan, wawasan, dan profesionalisme guru, khususnya dalam pengelolaan kelas dan pelaksanaan pembelajaran.
”Kami terpaksa meliburkan siswa karena kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas guru, yang tidak kalah pentingnya. Tidak mungkin kami memanggil para guru di luar jam sekolah atau pada hari libur. Karena itu, kami memanfaatkan jam sekolah untuk melaksanakan kegiatan pembinaan tersebut,” jelas Saripudin.
Ia berharap melalui kegiatan tersebut, para guru dapat menerapkan metode pembelajaran yang lebih efektif dan menyenangkan sehingga berdampak pada peningkatan hasil belajar siswa.
Penjelasan Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Malunda ini membuka sisi lain dari persoalan yang sebelumnya menjadi sorotan publik.
Di satu sisi, kegiatan pembinaan disebut telah melalui musyawarah dengan enam kepala sekolah dan mempertimbangkan kondisi geografis serta cuaca. Pembayaran Rp40.000 juga diklaim sebagai biaya konsumsi sukarela, bukan iuran wajib.
Di sisi lain, pengakuan mengenai tidak adanya anggaran operasional UPTD selama tiga tahun justru memunculkan pertanyaan lebih luas mengenai dukungan pemerintah daerah terhadap pelayanan pendidikan di tingkat kecamatan.
Media Karabao.id akan terus mengawal persoalan tata kelola pendidikan, termasuk dukungan anggaran operasional serta pemenuhan hak belajar siswa di wilayah Malunda.(EPN)














