MAJENE, KARABAO.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digalakkan pemerintah pusat kembali menuai sorotan tajam. Di Kabupaten Majene, sejumlah temuan di lapangan justru memperlihatkan ironi besar: makanan yang seharusnya meningkatkan gizi anak sekolah diduga tidak layak konsumsi, berbau busuk, bahkan basi.
Temuan tersebut memicu kritik keras terhadap kinerja ahli gizi dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai lalai menjalankan fungsi pengawasan. Publik mempertanyakan peran ahli gizi yang semestinya menjadi garda terdepan dalam menjamin keamanan pangan dan kualitas menu bagi para siswa.
Sorotan paling tajam diarahkan pada minimnya keterlibatan aktif ahli gizi dalam penyusunan menu dan pengawasan dapur MBG. Padahal, standar sanitasi, pemilihan bahan pangan, hingga batas waktu konsumsi makanan merupakan aspek krusial yang berada dalam tanggung jawab mereka.
“Jika ahli gizi bekerja maksimal, makanan yang melewati standar jam konsumsi tentu sudah terdeteksi sejak awal,” ujar salah satu lulusan kesehatan di Majene.
Ia menegaskan, keberadaan ahli gizi seharusnya tidak hanya bersifat administratif, tetapi hadir langsung di dapur-dapur MBG, khususnya di desa-desa.
Munculnya dugaan kasus keracunan massal semakin menguatkan kecurigaan adanya kelalaian serius. Makanan yang disajikan kepada siswa disebut-sebut telah melewati batas kelayakan konsumsi, namun tetap didistribusikan tanpa pengawasan ketat.
“Ini bukan sekadar kelalaian teknis, tapi menyangkut keselamatan anak-anak,” kata sumber tersebut.
Ia menilai, jika standar keamanan pangan dijalankan dengan benar, kasus seperti ini seharusnya bisa dicegah.
Sejumlah pihak kini mendesak evaluasi menyeluruh terhadap SPPG yang dinilai tidak kompeten. Para ahli gizi yang ditempatkan di setiap dapur MBG diminta bekerja profesional dan bertanggung jawab penuh atas makanan yang disajikan.
Di Majene, temuan demi temuan menunjukkan bahwa sejumlah menu MBG tidak memenuhi standar gizi yang ditetapkan. Ironisnya, beberapa dapur justru menggunakan produk ultra-proses, alih-alih memanfaatkan pangan lokal yang lebih segar dan bernilai gizi tinggi.
Kondisi ini semakin memperkuat anggapan bahwa tujuan mulia MBG—meningkatkan gizi anak Indonesia—tidak sejalan dengan praktik di lapangan.
Rentetan kasus tersebut memunculkan pertanyaan serius: apakah MBG justru menjadi pemborosan anggaran negara? Masyarakat menilai pemerintah harus turun langsung melakukan pengawasan ketat untuk memastikan makanan yang disajikan benar-benar layak, aman, dan bergizi.
Tanpa evaluasi serius dan tindakan tegas, program yang dibiayai uang rakyat ini dikhawatirkan hanya akan meninggalkan masalah baru—mengorbankan kesehatan anak-anak demi program yang gagal diawasi.
