MAJENE — Peringatan Hari Jadi Majene ke-480 dan HUT Kemerdekaan RI ke-80 diwarnai isu tak sedap. Di balik semarak ucapan selamat yang terpampang di berbagai sudut kota, terselip dugaan praktik bisnis baligo yang membebani sekolah dan mematikan ruang usaha media lokal.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, setiap sekolah di Majene diminta memasang ucapan selamat dalam baligo yang dikoordinir oknum tertentu. Biaya yang dipatok sekitar Rp210 ribu per sekolah. Dengan jumlah sekolah yang diperkirakan mencapai ratusan, potensi dana yang terkumpul bisa menembus puluan juta rupiah.
“Kalau dihitung kasar, misalnya ada 200 sekolah, maka dana yang terkumpul sudah mencapai Rp42 juta. Itu bukan angka kecil,” ungkap seorang sumber internal yang enggan disebut namanya.
Yang menjadi pertanyaan, kemana dana tersebut dialirkan? Tidak ada laporan resmi, tidak ada transparansi, dan tidak jelas pula siapa pihak yang berwenang mengelola. Kondisi ini menimbulkan dugaan kuat bahwa ada pihak yang menjadikan momentum hari besar sebagai ladang bisnis pribadi.
Praktik ini semakin disorot karena kabarnya dikoordinir oleh oknum yang dekat dengan lingkaran politik atau tim sukses. Alhasil, sekolah-sekolah terkesan tidak memiliki pilihan selain ikut serta, jika tidak ingin dicap tidak mendukung pemerintah daerah.
“Seolah wajib. Kalau tidak ikut, nama sekolah tidak ada di baligo. Ini jelas membebani, apalagi dana BOS atau anggaran sekolah seharusnya dipakai untuk kegiatan pendidikan, bukan urusan iklan,” ujar salah satu kepala sekolah dengan nada kesal.
Dampaknya tak hanya dirasakan sekolah. Media online lokal juga ikut dirugikan. Biasanya, momentum hari besar menjadi peluang media untuk menawarkan ruang iklan ucapan selamat. Namun kali ini, pintu tersebut tertutup rapat karena semua diarahkan melalui satu jalur.
“Kami kehilangan kesempatan. Harusnya sekolah atau instansi bisa pilih media online untuk pasang ucapan, tapi karena dikunci oleh satu pihak, peluang kami hilang begitu saja,” keluh seorang pengelola media daring di Majene.
Situasi ini menimbulkan kesan adanya praktik monopoli usaha dengan memanfaatkan nama perayaan daerah. Jika benar demikian, maka dugaan pelanggaran aturan persaingan usaha bisa saja terjadi.
Lebih jauh, publik juga menilai praktik ini mencoreng semangat Hari Jadi dan Kemerdekaan. Momen yang seharusnya menjadi pesta rakyat dan penuh makna persatuan, justru dipelintir menjadi ajang pengumpulan uang dari sekolah-sekolah.
Sejumlah aktivis dan pemerhati pendidikan mendesak pemerintah daerah turun tangan. Menurut mereka, jika pungutan ini tidak dihentikan dan tidak ada transparansi, maka sama saja pemerintah menutup mata terhadap praktik yang menyerupai pungli.
“Jangan sampai perayaan bersejarah justru dimanfaatkan segelintir orang untuk meraup keuntungan. Ini harus diusut tuntas, karena menyangkut nama baik daerah dan kepentingan masyarakat luas,” tegas salah seorang aktivis muda Majene.
