MAJENE, KARABAO.ID — Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) menggelar rapat koordinasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026 di Rumah kediamanya di lingkungan saleppa, kelurahan Banggae, kabupaten Majene, Jumat, 12 Desember 2025
Rapat dipimpin langsung oleh Kadis Dikpora A. Asraf Tammalele, S.Sos., didampingi Kabid Pemuda dan Olahraga Ariansyah B., S.IP., serta dihadiri perwakilan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Pertemuan tersebut membahas strategi peningkatan PAD melalui optimalisasi penarikan retribusi dan pajak daerah sesuai regulasi yang berlaku. Sejumlah OPD terkait, termasuk Dinas Perhubungan, Bapenda, Dinas Koperasi–UKM–Perdagangan dan Perindustrian, serta OPD teknis lainnya, menyepakati beberapa langkah konkret untuk diterapkan pada tahun 2026.
Pada pembahasan retribusi parkir, Dinas Perhubungan (Dishub) menegaskan akan melaksanakan penarikan retribusi sebesar 100% baik di dalam maupun luar area lokasi kegiatan. Khusus untuk area dalam stadion, Dishub akan melakukan koordinasi intensif dengan Dikpora guna memastikan pelaksanaan berjalan tertib dan sesuai prosedur.
Sementara itu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyampaikan akan memproduksi karcis dan memberlakukan pajak hiburan sebesar Rp1.000 bagi setiap pengunjung acara Hoya Hoya sesuai Perda No. 1 Tahun 2024. Bapenda juga akan dilibatkan oleh Dikpora dalam tahap persiapan sebelum pelaksanaan setiap kegiatan hiburan.
Dari sektor perdagangan, Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian menegaskan bahwa pungutan retribusi terhadap unit usaha tetap diberlakukan sesuai Perda yang sama, dengan nominal Rp2.000 per unit usaha per hari, berlaku untuk kegiatan siang maupun malam.
Rapat dihadiri oleh sejumlah perwakilan OPD, antara lain:
1.Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah
3. Dinas Budaya dan Pariwisata (Bukpar)
4. DLHKA kab majene
Dengan adanya kesepakatan lintas-OPD ini, pemerintah daerah menargetkan peningkatan efektivitas pemungutan retribusi serta kepatuhan pajak selama tahun 2026. Rapat ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi dan pengawasan guna memastikan optimalisasi PAD berjalan sesuai aturan.
