MAJENE, KARABAO.ID – Dua tahun bukan waktu yang singkat untuk mengurus sertifikat tanah. Namun, waktu sepanjang itu harus dilalui Muhammad Yusuf dalam memperjuangkan hak administrasi pertanahannya di Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Majene sejak 2024.
Berulang kali melengkapi persyaratan, mengikuti proses pengukuran, hingga mengeluarkan uang mencapai Rp1,9 juta. Namun, hingga November 2026, sertifikat tanah yang diharapkannya belum juga diterbitkan.
Persoalan ini kini bukan sekadar menyangkut keterlambatan penerbitan sertifikat. Transparansi biaya, kejelasan prosedur, serta tanggung jawab pelayanan BPN Majene ikut menjadi pertanyaan yang membutuhkan penjelasan terbuka.
Berdasarkan hasil konfirmasi dengan petugas pertanahan, Rezki Ayunita alias Kiki, pada 7 September 2026, Yusuf disarankan untuk kembali memasukkan permohonan sertifikat tanahnya.
Yusuf kemudian mengikuti arahan tersebut dengan menyerahkan kembali berkas permohonan. Namun, beberapa hari berselang, berkas tersebut justru dikembalikan karena masih terdapat persyaratan yang harus dilengkapi.
Setelah memenuhi permintaan tersebut, Yusuf kembali mendatangi Kantor Pertanahan dan menyerahkan berkas kepada Kiki.
Pada saat itu, Kiki menyampaikan bahwa berkas permohonan Yusuf sudah lengkap. Dengan adanya informasi tersebut, Yusuf berharap proses penerbitan sertifikat tinggal menunggu penyelesaian administrasi.
Akan tetapi, harapan tersebut kembali berhadapan dengan ketidakpastian.
Dalam konfirmasi terbaru pada Rabu (18/11/2026), Kiki menjelaskan bahwa permohonan sertifikat Yusuf mengalami kendala ketentuan tata ruang. Tanah yang dimohonkan diketahui merupakan lahan pertanian sehingga tidak dapat diterbitkan sebagai pekarangan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Yusuf mengaku memahami penjelasan tersebut. Namun, ia mempertanyakan mengapa persoalan tata ruang itu tidak disampaikan secara jelas sejak awal proses pengurusan.
Sebab, selama proses berlangsung, dirinya telah berulang kali diminta melengkapi dokumen persyaratan, termasuk keterangan dari instansi pertanian.
Bahkan, setelah seluruh dokumen diserahkan, berkasnya sempat dinyatakan lengkap oleh petugas.
Kondisi inilah yang memunculkan pertanyaan mendasar mengenai ketelitian pemeriksaan awal berkas dan transparansi informasi kepada masyarakat.
Persoalan semakin menjadi perhatian setelah Yusuf mengungkapkan telah mengeluarkan uang sebesar Rp1,9 juta selama proses pengurusan sertifikat tersebut.
Rinciannya, Rp700 ribu pada pengukuran pertama dan Rp1,2 juta setelah pengukuran berikutnya sekaligus pemasangan patok tanah.
Menurut pengakuan Yusuf, uang tersebut diserahkan dalam rangkaian proses pengurusan yang saat itu ditangani petugas berinisial M.
Yusuf juga mengaku pernah memastikan kembali mengenai kelengkapan dokumen sekaligus menanyakan kemungkinan adanya biaya tambahan yang masih harus dibayarkan.
Dalam komunikasi yang disebut didukung tangkapan layar, M. menyampaikan bahwa berkas permohonan telah lengkap dan tidak ada lagi pembayaran yang harus dilakukan. Yusuf hanya diminta menunggu penerbitan sertifikat.
Namun, kenyataan yang dihadapi pemohon justru berbeda. Sertifikat tak kunjung terbit, sementara uang yang telah dikeluarkan belum mendapatkan kejelasan penyelesaian.
Pertanyaan yang kini membutuhkan jawaban adalah apakah seluruh uang Rp1,9 juta tersebut merupakan biaya resmi sesuai ketentuan pelayanan pertanahan, bagaimana dasar perhitungannya, dan apakah terdapat bukti pembayaran yang dapat dipertanggungjawabkan?
Kejelasan mengenai hal tersebut penting agar tidak muncul dugaan atau persepsi negatif terhadap pelayanan pertanahan di Kabupaten Majene.
Sorotan terhadap pelayanan BPN Majene ternyata juga muncul dalam pemberitaan sebelumnya yang mengangkat persoalan serupa.
Dalam pemberitaan berjudul “Sertifikat Tak Terbit, Uang Rp1,9 Juta Dipertanyakan! Yusuf Minta BPN Majene Bertanggung Jawab”, turut disampaikan keluhan mengenai lambannya penyelesaian berkas, minimnya kejelasan informasi, hingga belum adanya solusi konkret bagi pemohon.
Persoalan tersebut juga memunculkan kekhawatiran bahwa buruknya mekanisme pelayanan dapat berdampak terhadap masyarakat lain yang sedang mengurus dokumen pertanahan.
Jika persoalan seperti ini tidak dievaluasi secara serius, masyarakat berpotensi terus berhadapan dengan ketidakpastian dalam memperoleh pelayanan administrasi yang seharusnya memiliki prosedur jelas dan terukur.
Karena itu, pimpinan BPN Majene didorong melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari mekanisme penerimaan berkas, pemeriksaan persyaratan, proses pengukuran, penjelasan biaya, hingga kepastian penyelesaian setiap permohonan masyarakat.
Atas persoalan tersebut, Kejaksaan Negeri Majene, Polres Majene, serta Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Barat didorong melakukan penelusuran sesuai kewenangan masing-masing.
Kejaksaan dan kepolisian diharapkan mencermati kemungkinan adanya unsur pidana apabila dalam proses pengurusan ditemukan indikasi pembayaran di luar ketentuan, penyalahgunaan kewenangan, atau praktik lain yang bertentangan dengan hukum.
Penelusuran terhadap uang Rp1,9 juta menjadi salah satu hal penting untuk memastikan status pembayaran tersebut, termasuk siapa penerimanya, apa dasar penarikannya, serta apakah uang tersebut masuk dalam mekanisme pembayaran resmi.
Sementara itu, Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Barat diharapkan memeriksa kemungkinan terjadinya maladministrasi dalam proses pelayanan tersebut.
Terutama berkaitan dengan dugaan penundaan berlarut, ketidakjelasan informasi persyaratan, transparansi biaya, serta tidak adanya kepastian penyelesaian permohonan dalam kurun waktu yang cukup panjang.
Pemeriksaan juga penting untuk memastikan tanggung jawab institusi tetap berjalan meskipun petugas yang sebelumnya menangani berkas Yusuf disebut sudah tidak lagi bertugas di BPN Majene.
Sebab, persoalan pelayanan publik tidak semestinya berhenti hanya karena terjadi pergantian atau perpindahan petugas.
Di tengah persoalan tersebut, Kiki sebelumnya menyampaikan keinginannya untuk membantu proses pengembalian uang apabila pembayaran yang dilakukan Yusuf memang tidak diperuntukkan sebagaimana mestinya.
Ia juga menyebut akan berupaya berkomunikasi dengan M. yang sebelumnya menangani proses pengurusan berkas tersebut.
Yusuf sendiri berharap uang sebesar Rp1,9 juta yang telah dikeluarkannya dapat dikembalikan.
Di sisi lain, ia masih berharap pengurusan sertifikat tanahnya dapat dilanjutkan apabila ke depan terdapat perubahan regulasi yang memungkinkan tanah tersebut diproses sesuai ketentuan tata ruang.
Namun, persoalan pengembalian uang dan kepastian status permohonan tidak seharusnya dibiarkan menggantung tanpa penyelesaian yang jelas.
Kasus yang dialami Muhammad Yusuf menjadi pengingat bahwa pelayanan publik bukan sekadar menerima berkas, meminta masyarakat melengkapi persyaratan, kemudian membiarkan pemohon menunggu tanpa kejelasan.
Instansi pelayanan memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang benar sejak awal, menjelaskan persyaratan secara transparan, menyampaikan dasar setiap biaya, serta memastikan masyarakat memperoleh kepastian mengenai proses yang sedang dijalankan.
Apabila terdapat kendala tata ruang yang menyebabkan permohonan tidak dapat diproses, penjelasan tersebut semestinya disampaikan secara terang dan sedini mungkin agar masyarakat tidak menghabiskan waktu, tenaga, maupun biaya untuk proses yang belum memenuhi ketentuan.
Kini, pertanyaan publik semakin mengarah pada satu hal: siapa yang harus bertanggung jawab atas uang Rp1,9 juta yang telah dikeluarkan Yusuf, dan mengapa persoalan ini baru mendapatkan penjelasan mengenai kendala tata ruang setelah proses pengurusan berlangsung selama kurang lebih dua tahun?
Apakah BPN Majene akan memberikan penyelesaian konkret, atau masyarakat kembali harus menunggu tanpa kepastian?
Publik kini menanti langkah nyata dari pimpinan BPN Majene, Kejaksaan Negeri Majene, Polres Majene, dan Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Barat untuk memastikan persoalan ini ditangani secara transparan dan profesional.
KARABAO.ID membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Majene maupun petugas berinisial M. untuk memberikan penjelasan, termasuk mengenai dasar pembayaran Rp1,9 juta, status permohonan sertifikat, serta mekanisme penyelesaian yang akan ditempuh.














