MAJENE, KARABAO.ID – Kualitas pelayanan di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjadi sorotan. Lambannya penyelesaian berkas, minimnya kejelasan informasi, hingga belum adanya solusi konkret terhadap persoalan yang dihadapi pemohon memunculkan kekecewaan masyarakat.
Persoalan ini bukan sekadar menyangkut keterlambatan administrasi. Lebih jauh, ketidakjelasan penyelesaian satu persoalan dikhawatirkan turut menghambat hak pemohon lainnya yang tidak memiliki kaitan langsung dengan permasalahan tersebut.
Sejumlah pemohon berharap BPN mampu memberikan pelayanan yang profesional, transparan, dan memiliki kepastian waktu. Sebab, masyarakat datang ke kantor pertanahan bukan hanya untuk menyerahkan dokumen, tetapi juga mengharapkan kepastian atas hak dan kepentingan mereka.
Dalam proses administrasi pertanahan, masyarakat tentu memahami adanya tahapan pemeriksaan dokumen, verifikasi, pengukuran, hingga prosedur hukum yang harus dilalui. Namun, setiap tahapan semestinya disertai penjelasan yang terbuka apabila ditemukan kendala.
Jangan sampai prosedur administrasi justru menjadi alasan terjadinya penundaan berkepanjangan tanpa kejelasan mengenai apa yang sebenarnya menjadi hambatan.
Pengurus berkas yang turut mendampingi proses pengurusan pertanahan menyayangkan kondisi pelayanan yang dinilai belum memberikan kepastian kepada pemohon.
Menurutnya, masyarakat seharusnya memperoleh penjelasan yang jelas ketika berkas mengalami kendala, termasuk informasi mengenai persyaratan yang belum terpenuhi, tahapan yang sedang berjalan, serta estimasi waktu penyelesaian.
“Yang kami harapkan sebenarnya sederhana. Kalau memang ada kendala dalam proses pengurusan berkas, sampaikan secara terbuka apa persoalannya dan bagaimana solusinya. Jangan masyarakat dibiarkan menunggu tanpa kepastian,” ungkap pengurus berkas.
Ia juga menyoroti dampak dari persoalan yang tidak kunjung diselesaikan. Menurutnya, jangan sampai keterlambatan penanganan satu persoalan justru berdampak terhadap pelayanan pemohon lainnya.
“Jangan sampai karena satu persoalan yang belum selesai, pemohon lain yang tidak ada kaitannya ikut dirugikan. Mereka juga memiliki kepentingan dan hak untuk mendapatkan pelayanan,” tegasnya.
BPN Diminta Tidak Berlindung di Balik Prosedur
Kritik terhadap pelayanan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pimpinan Kantor BPN beserta seluruh jajaran.
BPN sebagai institusi pelayanan publik dituntut tidak hanya menjalankan prosedur administratif, tetapi juga mampu memberikan kepastian informasi dan solusi atas setiap kendala yang dihadapi masyarakat.
Apabila terdapat persoalan yang menyebabkan berkas belum dapat diproses, pihak BPN semestinya memberikan penjelasan secara tertulis, termasuk dasar hukum, alasan penundaan, serta langkah penyelesaian yang dapat ditempuh pemohon.
Transparansi tersebut penting agar masyarakat tidak terus berada dalam ketidakpastian dan memiliki dasar yang jelas untuk mengetahui perkembangan permohonannya.
Masyarakat juga berharap Kepala Kantor BPN segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pelayanan, khususnya penanganan berkas yang mengalami hambatan agar tidak menimbulkan kerugian bagi pemohon lainnya.
Sebab, pelayanan pertanahan bukan sekadar persoalan menerima dan memproses dokumen. Di balik setiap berkas terdapat hak, kepentingan, waktu, bahkan kebutuhan ekonomi masyarakat yang harus mendapatkan perhatian serius.
Jangan biarkan masyarakat terus menunggu tanpa kepastian. Pelayanan publik seharusnya menghadirkan kemudahan dan solusi, bukan justru menambah persoalan baru bagi masyarakat.












