MAJENE, KARABAO.ID – Perjuangan Muhammad Yusuf mengurus sertifikat tanah sejak 2024 di Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Majene akhirnya mendapat penjelasan terkait kendala penerbitannya. Namun, persoalan tersebut menyisakan tuntutan lain. Yusuf meminta uang yang telah dikeluarkannya selama proses pengurusan agar dikembalikan.
Sebelumnya, Yusuf mengeluhkan proses pengurusan sertifikat tanahnya yang tak kunjung selesai meski telah berjalan hampir dua tahun. Ia mengaku telah memenuhi sejumlah persyaratan administrasi dan berulang kali melengkapi dokumen sesuai permintaan petugas.
Tak hanya itu, Yusuf juga mengaku telah dua kali menyerahkan uang kepada seorang oknum petugas pertanahan berinisial M. yang saat itu menangani berkas permohonannya.
“Pertama saya kirim Rp700 ribu saat akan dilakukan pengukuran pertama. Setelah pengukuran kedua, tanah dipatok di lapangan, saya kembali diminta biaya Rp1,2 juta. Sekitar Rp600 ribu ditransfer dan Rp600 ribu dibayar tunai,” ungkap Yusuf.
Menurut pengakuannya, setelah pembayaran kedua tersebut, Yusuf kembali mengonfirmasi kepada M. mengenai kelengkapan berkas dan kemungkinan adanya biaya lain yang harus dibayarkan.
Dalam komunikasi tersebut, yang menurut Yusuf didukung bukti tangkapan layar, M. disebut menyampaikan bahwa berkasnya telah lengkap dan tidak ada lagi pembayaran yang harus dilakukan. Yusuf hanya diminta menunggu hingga sertifikat diterbitkan.
Dalam perkembangan terbaru, Media KARABAO.ID kembali meminta klarifikasi kepada petugas Kantor Pertanahan Majene, Ibu Kiki. Ia menjelaskan bahwa sertifikat tanah milik Yusuf tidak dapat diterbitkan sesuai permohonan sebagai tanah pekarangan karena lokasi tersebut masuk dalam kawasan peruntukan pertanian berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Menurut penjelasannya, apabila tanah tersebut diterbitkan sebagai sertifikat pekarangan, hal itu berpotensi bertentangan dengan ketentuan tata ruang yang berlaku. Ia juga menyebutkan bahwa hingga saat ini belum ada regulasi baru yang memungkinkan penerbitan sertifikat sesuai peruntukan yang dimohonkan.
Ibu Kiki juga menyampaikan keinginannya untuk membantu proses pengembalian uang apabila pembayaran tersebut memang tidak diperuntukkan sebagaimana mestinya. Ia menyatakan akan berupaya berkomunikasi dengan M. yang disebut telah pindah tugas atau bertugas di Polewali.
Dengan penjelasan tersebut, Yusuf mengaku dapat menerima kondisi dan kendala regulasi yang disampaikan pihak Pertanahan. Ia memilih menerima keadaan tersebut sembari berharap ke depan ada perubahan atau aturan baru yang memungkinkan pengurusan sertifikat tanahnya dapat dilanjutkan.
Kendati demikian, Yusuf tetap meminta agar pihak Pertanahan Majene mengembalikan uang yang sebelumnya telah ia keluarkan dalam proses pengurusan tersebut.
Menurutnya, apabila sertifikat memang tidak dapat diterbitkan karena terkendala aturan tata ruang, setidaknya harus ada kejelasan mengenai pertanggungjawaban uang yang telah dibayarkan selama proses pengurusan.
Permintaan ini menjadi persoalan lanjutan yang perlu mendapat penjelasan dari pihak Kantor Pertanahan Majene, terutama mengenai status pembayaran Rp700 ribu dan Rp1,2 juta yang menurut pengakuan Yusuf telah diserahkan kepada oknum petugas pertanahan berinisial M.
Media KARABAO.ID memandang bahwa penjelasan mengenai kendala tata ruang merupakan informasi penting bagi pemohon. Namun, hal tersebut juga perlu diikuti dengan transparansi mengenai proses administrasi dan status biaya yang telah dikeluarkan masyarakat.
Apakah pembayaran tersebut merupakan biaya resmi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)? Jika memang demikian, bagaimana mekanisme pengembaliannya apabila permohonan tidak dapat dilanjutkan? Jika bukan pembayaran resmi, siapa yang bertanggung jawab memberikan penjelasan dan penyelesaian kepada pemohon?
Pertanyaan tersebut perlu dijawab agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat yang mengurus hak atas tanahnya melalui pelayanan pertanahan.
Media KARABAO.ID membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Majene maupun M. selaku oknum petugas pertanahan yang sebelumnya disebut menangani permohonan Muhammad Yusuf.
Transparansi pelayanan dan kepastian administrasi menjadi hal penting agar masyarakat tidak dirugikan dalam proses pengurusan dokumen pertanahan.(EPN)












