Majene, KARABAO.ID – Polemik terkait anggaran media sebesar Rp200 juta yang berada di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Majene kembali menjadi sorotan sejumlah pihak yang mengaku sebagai wartawan. Mereka mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran tersebut dan menilai hanya segelintir pihak yang mendapatkannya.
Menanggapi hal tersebut, seorang wartawan senior Fajaruddin soenoe yang juga tercatat sebagai anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) tingkat Utama angkat bicara. Ia menegaskan bahwa peruntukan anggaran tersebut sebenarnya sudah jelas karena sebelumnya telah dibahas dan disepakati bersama para wartawan yang aktif melakukan peliputan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majene.
Menurutnya, persoalan transparansi yang kini dipersoalkan sebagian pihak tidak perlu lagi diperdebatkan, sebab mekanisme dan pembagian anggaran telah melalui proses komunikasi serta rapat bersama sebelumnya.
“Peruntukannya sudah jelas. Tidak perlu lagi ada protes soal transparansi terkait anggaran Rp200 juta tersebut, karena jauh sebelumnya sudah dirapatkan bersama rekan-rekan wartawan,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa dalam membicarakan transparansi anggaran, seharusnya para wartawan juga melihat dari sisi kinerja dan profesionalisme dalam menjalankan tugas jurnalistik.
Menurutnya, tidak sedikit pihak yang mengaku sebagai wartawan namun jarang terlihat saat kegiatan peliputan yang digelar pemerintah daerah, Padahal, kata dia, kehadiran di lapangan merupakan bagian penting dari tugas seorang jurnalis.
“Kalau berbicara transparansi anggaran, tentu kita juga harus bicara soal kinerja sebagai wartawan. Berharap transparansi tetapi tidak pernah muncul saat peliputan. Justru kami yang seharusnya bertanya, kalau memang mengaku wartawan, di mana kalian saat kegiatan Pemda berlangsung?” katanya.
Ia juga mengingatkan agar setiap pihak yang berprofesi sebagai wartawan menjunjung tinggi etika dan profesionalisme, termasuk dengan menghasilkan karya jurnalistik sendiri, bukan sekadar menyalin atau menyalin ulang karya orang lain.
“Jangan asal menyalin karya orang lain. Wartawan itu harus hadir di lapangan dan menghasilkan berita dari hasil kerja sendiri,” tegasnya.
Lebih lanjut, wartawan senior tersebut berharap polemik ini menjadi bahan introspeksi bagi semua pihak di kalangan media, agar tidak hanya menuntut hak tetapi juga menjalankan kewajiban secara profesional.
“Ini harus menjadi koreksi diri bagi kita semua. Jangan hanya menginginkan anggaran tetapi tidak bekerja. Banyak kegiatan Pemda, tetapi tidak pernah muncul untuk melakukan peliputan. Giliran tidak mendapat anggaran, langsung bicara soal transparansi,” pungkasnya.
