Sayangnya, barang yang diterima pihak sekolah tidak sesuai dengan yang harapan. Bahkan ada alat elektronik yang rusak sebelum digunakan.
“Beberapa sekolah mengeluh karena kualitas barang jauh dari yang diharapkan, cuman mereka takut bersuara. Kami minta Kejaksaan Majene mengusut kasus ini,” tegasnya.
Dinas Pendidikan Majene selama ini dinilai kerap menjadikan sekolah sebagai “sapi perah”. Dimana pengelolaan anggaran yang seharusnya jadi kemerdekaan sekolah justeru direnggut segelintir oknum tidak bertanggungjawab.
“Kami minta Dinas Pendidikan hentikan intervensi ke sekolah dalam hal pengelolaan anggaran. Kan punya anggaran OPD sendiri, silahkan gunakan sediri anggarannya. Jangan anggaran sekolah diembat juga,” cetusnya. (*)
