MAJENE – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Majene, mengaku belum menerima undangan panggilan kedua dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulbar.
Padahal, surat panggilan pemeriksaan kedua dengan nomor B-350/P.6.5/Fd.1/02/2025, perihal bantuan pemanggilan, dikirim Kejati Sulbar melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Majene, pada 3 Maret 2025.
Sayangnya, undangan tersebut tidak sampai ke tangan kepala Bappeda Majene hingga Jumat 7 Maret 2025.
“Kalau undangan yang pertama saya (sudah) terima, tapi karena waktu itu saya dalam kondisi baru selesai operasi, maka saya mohon utuk dijadwal ulang. Dan sampai saat ini saya belum menerima itu,” tulisnya melalui pesan WhatsApp, Jumat 7 Maret 2025.
Hal ini kemudian menimbulkan spekulasi dan pertanyaan besar sejumlah pihak, mungkinkah surat tersebut sengaja tidak disampaikan ke yang bersangkutan.
Padahal, informasi yang dihimpun melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah menyebut undangan tersebut berisi bantuan pemanggilan Kepala Bappeda Majene dan Kabid Anggaran BKAD Majene.
Mungkinkah ada tindakan Sabotase atau tindakan yang disengaja untuk mengganggu, atau melemahkan aktivitas tertentu.
Beragam tanggapan muncul dari sejumlah kalangan, salah satunya Ketua Jaringan Pemerhati Kebijakan Pemerintah Daerah (JAPKEPDA) Juniardi.
