MAJENE, KARABAO.ID – Rencana mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majene kembali mencuat dan menjadi perhatian publik. Isu perombakan besar-besaran yang sebelumnya dikabarkan akan dilaksanakan pada akhir 2025 hingga kini belum juga terealisasi.
Belum terlaksananya rotasi jabatan tersebut memicu beragam spekulasi di tengah masyarakat dan aparatur sipil negara (ASN). Isu mutasi kembali menguat usai selesainya kegiatan retreat yang diikuti Bupati Majene. Berdasarkan informasi yang berkembang, penyegaran birokrasi atau mutasi pejabat disebut-sebut akan dilakukan pada Januari 2026.
Seorang ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majene menyebutkan bahwa mutasi merupakan bagian dari manajemen birokrasi yang lazim dilakukan untuk menjaga kinerja ASN tetap dinamis. Menurutnya, rotasi jabatan penting agar ASN tidak terlalu lama berada pada satu bidang tertentu dan memiliki kesempatan mengembangkan kompetensi di bidang lain.
“Mutasi adalah hal yang wajar dalam birokrasi. Jika terlalu lama di satu posisi, potensi pengembangan kemampuan ASN menjadi terbatas,” ujarnya.
Ia juga menekankan agar promosi jabatan dilakukan secara objektif dan profesional. Pemerintah daerah diminta tetap berpedoman pada sistem serta regulasi kepegawaian yang berlaku, dengan mengutamakan kompetensi dan rekam jejak pejabat yang bersangkutan.
“Apabila dinilai mampu, tentu layak diberikan jabatan. Namun sebaliknya, promosi sebaiknya tidak didasarkan pada faktor kedekatan atau kepentingan tertentu, melainkan pada kemampuan dan kinerja,” tambahnya.
Berdasarkan pantauan, saat ini sejumlah jabatan struktural di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Majene masih diisi oleh pelaksana tugas (Plt) atau belum terisi secara definitif. Kondisi tersebut terjadi pada sejumlah OPD strategis dan dinilai berpotensi memengaruhi efektivitas pelaksanaan program pemerintahan.
Masyarakat pun berharap Bupati dan Wakil Bupati Majene dapat mempertimbangkan secara cermat dan objektif dalam melakukan penempatan pejabat. Penyesuaian jabatan yang tidak berdasarkan kompetensi dikhawatirkan dapat berdampak pada stabilitas pemerintahan serta kualitas pelayanan publik.
Untuk kepentingan keberimbangan berita, wartawan telah berupaya mengonfirmasi Bupati Majene terkait rencana mutasi tersebut melalui pesan WhatsApp dan sambungan telepon. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan atau tanggapan resmi
