OPINI  

Honorer Dihapus, Betulkah Mengurangi Masalah?

Oleh Widiawati. S.Pd
Ibu Rumah Tangga dan Aktivis Dakwah

Lagi-lagi, pemerintah berencana menghapus tenaga honorer, upaya ini dilakukan agar tidak membebani keuangan negara akibat penumpukan tenaga honorer saat ini.

Di kutip dari finance.com(5/6/2022), Pemerintah memastikan akan menghapus tenaga honorer mulai 28 November 2023. Hal ini tertuang dalam surat Menteri PANRB No. B/185/M.SM.02.03/2022 perihal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dengan adanya Wacana ini, maka Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari dua jenis antara lain PNS dan PPPK. Tenaga honorer akan dihapus dan di ganti dengan sistem outsourcing. Meski para honorer memiliki kesempatan untuk ikut tes CPNS, namun tentu tidak semua akan lulus pada tes tersebut.

Inilah realitas hidup pada sistem kapitalisme, pemerintah hanya berfokus kepada penyelesaian satu masalah. Berapa banyak honorer yang akan kehilangan mata pencariannya, salah satunya guru. Tidak itu saja, wacana ini juga akan berdampak pada proses belajar mengajar di sekolah.

Baca Juga  Pengamat Politik Hendri Satrio Dorong Teguh Santosa Jadi Senator

Mirisnya, guru honorer seolah-olah tidak mendapat penghargaan, padahal loyalitas mereka, tidak diragukan. Bahkan fakta di lapangan tidak sedikit guru honorer mendapatkan tugas yang berat di luar tugas utamanya. Antara lain menjadi operator sekolah, pengelola laporan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta administrasi lainnya. Meski tugas yang mereka kerjakan tidak mudah nyatanya honor yang mereka dapatkan terkadang masih minim.

Kegagalan sistem kapitalisme dalam mensejahterakan guru honorer sudah nyata. Mereka menderita dan terhina, padahal guru adalah tombak utama dalam mendidik generasi untuk kemajuan peradaban suatu bangsa. Padahal sudah selayaknya pemerintah bertanggung jawab dan memperhatikan lagi nasib para pendidik yang jelas kontribusi nya untuk negeri ini, bukan justru sebaliknya mengambil kebijakan yang menyengsarakan.

Islam Mensejahterakan Para Guru

Dalam sistem Islam, pengaturan kehidupan yang bersumber dari hukum syarak terbukti mampu mengatur segala aspek termasuk pendidikan. Tidak ada perbedaan guru honorer dan non honorer, daulah khilafah menjamin penuh kesejahteraan pendidik.

Baca Juga  Cerita Rakyat: Anjing dan Kucing Bersepupu

Kepala negara (Khalifah) akan semaksimal mungkin memenuhi kepentingan rakyatnya. Termasuk pada para pegawai yang telah berjasa bagi negara, apalagi setiap kepala negara akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Berkenaan dengan hal ini Rasulullah Saw. Bersabda; “Seorang imam (kepala negara) adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya.” ( HR. Bukhari dan Muslim)

Karenanya, Khalifah selaku pemimpin di dalam daulah khilafah wajib menyediakan sarana dan prasarana guna untuk pendidikan rakyat, tidak itu saja daulah juga sangat memperhatikan kondisi ekonomi para pendidiknya. Hal ini pernah di contohkan pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, dimana gaji para guru sebesar 15 Dinar (1 Dinar = 4,25 gram emas; 15 Dinar = 63,75 gram emas).

Begitu juga pada masa kepemimpinan Shalahuddin al-Ayyubi, gaji guru lebih besar lagi. Di dua Madrasah yang didirikannya yaitu Madrasah Suyufiah dan Madrasah Shalahiyyah, gaji guru berkisar antara 11-40 Dinar. Jika di kurskan dengan nilai saat ini, maka gaji guru adalah Rp42-153 juta. Sungguh gaji yang cukup fantastis, apalagi jika bila dibandingkan dengan realitas saat ini, sangat berbanding terbalik, gaji minim namun dituntut untuk tetap optimal.

Baca Juga  Indonesia Darurat Korupsi, Apa Solusinya?

Inilah secuil fakta, bagaimana daulah khilafah mampu mensejahterakan para guru, mereka mendapatkan fasilitas gratis, guna untuk meningkatkan kemampuan diri untuk mengajar. Maka sudah di pastikan para guru akan fokus kepada tugas utama yaitu sebagai pendidik tanpa harus membagi waktu untuk mencari tambahan penghasilan di luar jam mengajar seperti saat ini demi memenuhi kebutuhan hidupnya.

Oleh karena itu, sudah saat nya kaum muslim mengambil solusi jitu untuk mengatasi seluruh problematika umat. Sebab, selama sistem kapitalisme yang mengatur kehidupan maka selama itu pula kesengsaraan di rasakan oleh rakyat.

Wallahu a’alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *